Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana Untuk Almarhum KH Ahmad Sanusi

Senin 10 November 2009 merupakan hari yang bersejarah PUI, Menyambut peringatan Hari Pahlawan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahi tiga pejuang sebagai Pahlawan Nasional. Penghargaan itu disampaikan Presiden kepada para ahli waris di Istana Negara.

Selain tiga gelar pahlawan nasional, 10 orang lainnya mendapat tanda kehormatan Republik Indonesia. diantaranya nama almarhum K.H. Ahmad Sanusi, yang dibacakan dalam Surat Keputusan Presiden RI oleh Sekretaris Militer, Mayjen TNI Budiman, selaku Sekretaris Jenderal Dewan Tanda-tanda Kehormatan RI. Mereka diberi anugerah itu sebagai penghargaan dan penghormatan yang tinggi atas jasa-jasanya yang luar biasa, yang semasa hidupnya pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.
Untuk menghargai jasa-jasanya yang luar biasa terhadap nusa dan bangsa Indonesia di berbagai bidang yang bermanfaat bagi kemajuan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan negara, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 059/TK/Tahun 2009, Presiden SBY menganugerahkan Tanda kehormatan Bintang Mahaputera kepada lima orang putra terbaik bangsa yaitu:
1. Almarhum KH Ahmad Sanusi dianugerahi Bintang Mahaputera Adipradana, pejuang asal Jawa Barat.
2. Almarhum Mr. Sutan Muhammad Amin (Kroeng Raba Nasution) dianugerahi Bintang Mahaputera Adipradana, pejuang asal Sumatera Utara.
3. Almarhum Sultan Muhammad Salahuddin dianugerahi Bintang Mahaputera Adipradana, pejuang asal Nusa Tenggara Barat.
4. Almarhum Sri Susuhunan Pakubuwono X dianugerahi Bintang Mahaputera Adiparadana, pejuang asal Jawa Tengah.
5. Almarhum Ir. Herudi Kartowosastro, mantan Kepala Badan Standarisasi Nasional dan mantan Kepala Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi TMII, dianugerahi Bintang Mahaputera Nararya.

Sebelum menganugerahkan Gelar Pahlawan Nasional dan Tanda Kehormatan RI, Presiden SBY memimpin mengheningkan cipta. “Marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan kusuma bangsa, dengan iringan doa semoga arwah pada suhadat diterima disisi Tuhan Yang Maha Esa,” kata SBY.

Acara yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri antara lain Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto; Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa; Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi; Menteri Perdagangan Mari E Pangestu dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Patrialis Akbar.

• Sumber : VIVAnews ditulis oleh Azis N.Sanjaya, S.S

PENGHARGAAN GUBERNUR JAWA BARAT MENTERI KEUANGAN-RI

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menerima penghargaan dan insentif dari Pemerintah Pusat yang diberikan langsung Menteri Keuangan Republik Indonesia Srimulyani Indrawati. Penghargaan diberikan karena Pemerintah Provinsi Jawa Barat masuk kategori Daerah Berprestasi berdasarkan penilaian kinerja keuangan, ekonomi dan kesejahteraan.
Menurut Srimulyani, insentif akan diberikan pada tahun 2010 yang besarannya antara Rp 18 miliar hingga Rp 38 miliar per daerah. Penghargaan dan alokasi besaran insentif didasarkan pada sejumlah penilaian dan kriteria.
Antara lain konsistensi kualitas laporan keuangan, penyampaian Perda APBD yang tepat waktu, dan upaya memacu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan penilaian itu, terdapat 9 Provinsi dan 45 Kabupaten/Kota yang berhak menerimanya. Selain itu, lanjut Srimulyani dinilai juga bagaimana upaya daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka kemiskinan dan menekan tingkat pengangguran. "Kegiatan ini diharapkan mampu memacu motivasi daerah untuk lebih berprestasi dalam kinerjanya. Besaran insentif diberikan berdasarkan bobot dan rangking atas penilaian tersebut," ujarnya di hadapan ratusan hadirin yang hadir dalam acara yang bertajuk "Stakeholder Gathering" tersebut.

Sementara Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan apresiasinya atas penghargaan dan insentif yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Sudah tentu hal ini akan memberikan motivasi untuk terus meraih prestasi lebih baik lagi. Apalagi ada 6 Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang juga meraih penghargaan dan insentif serupa. Mereka antara Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kota Depok dan Kota Bandung.

"Untuk itu kepada seluruh elemen masyarakat, baik di Provinsi maupun kabupaten/kota untuk bersama mewujudkan masyarakat Jabar yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera, sudah tentu kinerja pembangunan di segala bidang ke depan harus lebih baik lagi," ujar Heryawan usai menerima penghargaan dari Menteri Keuangan.

Hadir dalam kegiatan itu, Menteri Perdagangan RI Mari Elka Pangestu, perwakilan lembaga keuangan asing, pimpinan Dewan Perwakilan Daerah, pimpinan BPK RI, jajaran eselon I Departemen Keuangan RI, pimpinan BUMN, pimpinan asosiasi pengusaha, serta pimpinan sejumlah media cetak dan elektronik. Sumber : vivanews.com

PW PUI Selenggarakan Mukerwil

Pada tanggal 16 Februari 2008 bertempat di PPPG IPA Bandung, PW PUI Jawa Barat Menyelenggarakan Musyawarah Kerja Wilayah (MUKERWIL PUI) Jawa Barat. Mukerwil tersebut dihadiri Pimpinan Daerah PUI se-Jawa Barat. pokok-Pokok hasil mukerwil tersebut sebagai mana tercantum pada surat edaran sebagai berikut:

POKOK-POKOK PIKIRAN MUKER
BIDANG ORGANISASI DAN HUMAS
PIMPINAN WILAYAH PERSATUAN UMMAT ISLAM JAWA BARAT

1. Perlu adanya peningkatan kerja organisasi dengan koordinasi dan konsolidasi
internal perhimpunan,
2. Tingkatkan kerjasama eksternal dengan ormas-ormas Islam lain dan dengan
lembaga-lembaga yang saling menghargai dan menghormati,
3. Pembinaan Jamaah dilaksanakan dengan melalui majlis taklim dan
pertemuan-pertemuan silaturrahim Anggota dalam setiap kesempatan,
4. Setiap Daerah diharapkan dapat meningkatkan pengkaderan melalui pimpinan
pemuda dan pelajar PUI yang tersebar di seluruh Jawa Barat,
5. Penyebaran informasi ke-PUI-an akan dilaksanakan dengan membuat
jurnal/majalah.
6. Pernyataan sikap PW PUI Jabar tentang pilkada,
7. Calon untuk Pilkada tidak perlu mengambil cuti atau berhenti sebagai pimpinan
PUI.
8. Semua peserta muker siap mendukung dan mensukseskan pencanolan H. Ahmad
Heryawan, Lc. dalam Pilkada Jabar 2008.

Bandung, 09 Shafar 1429 H.
16 Februari 2008 M.
PIMPINAN WILAYAH PERSATUAN UMMAT ISLAM (PUI)JAWA BARAT

Tdo Tdo

Drs. H. Djadja Djahari, M.Pd Drs. M. Ilyas, M.Ag
Ketua Umum Sekretaris Umum

Profile PW PUI Jawa Barat

Gambar: Sekretariat PW PUI Jabar



Sejarah Singkat PW PUI Jawa Barat

Sejarah berdirinya Pimpinan Wilayah Persatuan Ummat Islam Jawa Barat tidak lepas dari sejarah berdirinya Persatuan Ummat Islam (PUI), karena Pimpinan Wilayah Persatuan Ummat Islam Jawa Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persatuan Ummat Islam (PUI). “Persatuan Ummat Islam” (PUI) lahir di Bogor pada tanggal 5 April 1952 sebagai hasil fusi antara dua organisasi besar, yaitu Perikatan Ummat Islam (PUI), yang berpusat di Majalengka dengan Persatuan Ummat Islam Indonesia (PUII), yang berpusat di Sukabumi. Sebagai organisasi pergerakan Islam, Persatuan Ummat Islam (PUI) bergerak dan beramal pada bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan dakwah. Pada perkembangannya, kini Persatuan Ummat Islam (PUI) mulai merintis bidang kesehatan masyarakat dan Iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi).

Jawa Barat sebagai tempat berdirinya organisasi Persatuan Ummat Islam (PUI) baru membentuk kepengurusan untuk tingkat wilayah pada tahun 1975 berdasar hasil Muktamar VII PB PUI tertanggal 22-26 Januari 1975 yang memberikan mandat penuh kepada KH. E.Z. Abidin untuk menyusun Pengurus Wilayah (PW) PUI Jawa Barat. Dengan dihadiri oleh 10 perwakilan Pengurus Daerah (PD) yang masing-masing terdiri 2 (dua) orang, kemudian memutuskan KH. E.Z. Abidin dan Musthafa AF sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum PW PUI Jawa Barat untuk pertama kalinya. Dalam Sejarah Pergerakan PW PUI Jawa Barat, kegiatan tersebut ditetapkan sebagai Konfrensi Wilayah I. Masa kepengurusan KH. E.Z. Abidin berlangsung sampai tahun 1986 dan berkantor di Jl. RE. Martadinata - Bandung.

Tahun 1986, dikarenakan gerak perjuangan PW PUI Jawa Barat dipandang vakum, kembali PB PUI memberikan mandat kepada KH. E.A. Djazuli untuk segera melaksanakan Konfrensi Wilayah II. Dalam Konfrensi Wilayah II, secara aklamasi terpilih KH. E.A. Djazuli dan H. Musthafa AF sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum. Susunan Pengurus Wilayah PUI hasil Konfrensi Wilayah II mulai disesuaikan dengan UU No. 8/1985 tentang Keormasan dan dikukuhkan setelah mendapat legitimasi dari seluruh Pengurus Daerah di Jawa Barat. Pada periode KH. E.A. Djazuli sekretariat PW PUI Jawa Barat pindah ke Gang. Pasantren Jalan Pasirkoja Bandung.

Konfrensi Wilayah III dilaksanakan pada tanggal 18-21 Oktober 1991, bertempat di Wisma Harapan, Jalan Gatot Subroto Bandung. Konfrensi kali ini dihadiri oleh 325 orang peserta dari 16 Pimpinan Daerah (PD) dan 65 Pimpinan Cabang (PC) PUI di Jawa Barat. Hasil Konfrensi Wilayah III menunjuk Ir. Drs. Hasjim Soedarbo dan Drs. M. Iding Bahrudin, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum. Pada kepemimpinan Ir. Drs. Hasjim Soedarbo dan Drs. M. Iding Bahrudin, sekretariat PW PUI Jawa Barat berpindah lagi ke Jalan Stasiun Timur-Bandung. Mulai periode ini, sesuai dengan AD/ART PUI hasil Muktamar IX di Bekasi, sebutan Konfrensi Wilayah diganti menjadi Musyawarah Wilayah (Musywil).

Musyawarah Wilayah IV PW PUI Jawa Barat berlangsung dari tanggal 20-22 Oktober 1995 bertempat di Wisma Kartini – Bandung, dihadiri oleh 17 Pimpinan Daerah dan 75 Pimpinan Cabang. Musyawarah Wilayah IV mengamanahkan kembali Ir. Drs. Hasjim Soedarbo sebagai Ketua Umum, sedang untuk Sekretaris Umum terpilih Drs. H. Djadja Djahari. Pada kepemimpinan Ir. Drs. Hasjim Soedarbo yang keduakalinya sekretariat PW PUI Jawa Barat berpindah pula ke Jalan Suryani Dalam No.136/83 Bandung.
Sementara itu, dalam Musyawarah Wilayah V PW PUI Jawa Barat yang hanya dilangsungkan selama satu hari (25 Oktober 2000) di PUSDAI Jabar, terpilih Drs. H. Djadja Djahari, M.Pd (Ketua Umum) dan Drs. H. M. Iding Bahrudin, M.MPd (Sekretaris Umum). Tema yang diusung pada Musyawarah Wilayah saat itu adalah Antisipasi Otonomi Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Ummat. Tema tersebut sekaligus merespon pelaksanaan UU No. 22 tentang Otonomi Daerah (OTDA) guna penyesuaian dalam berbagai bidang pranata sosial, terutama pendidikan dan pemberdayaan ekonomi ummat yang merupakan garapan pokok PUI. Pada kepemimpinan Drs. H. Djadja Djahari , M.Pd dan Drs. H. M. Iding Bahrudin, M.M.Pd berhasil didirikan gedung sekretariat permanen di Jalan Sandang No. 1 Cirengot Ujungberung-Bandung 40614. Hingga ujung kepemimpinan periode ini, PW PUI Jawa Barat mulai diperhitungkan kembali sebagai salah-satu Ormas Islam di Jawa Barat dengan mendapat berbagai simpati dan partisipasi dari berbagai kalangan, termasuk pemerintah propinsi Jawa Barat.

Pada tanggal 25-26 Maret 2006 bertempat di Hotel Puri Khatulistiwa, Jatinangor Sumedang berlangsung Musyawarah Wilayah VI. Musyawarah Wilayah VI dihadiri oleh 24 Pimpinan Daerah Kabu./Kota se-Jawa Barat. Tema yang diambil adalah “Revitalisasi Peran PUI Dalam Pemberdayaan Ummat”, dengan harapan terdapat kesinambungan kinerja antara kepengurusan lama dengan yang baru serta penegasan ulang mengenai peran PUI guna kemaslahatan jama’ah, bangsa, dan Negara. Amanah Musyawarah Wilayah VI memberikan mandat kembali kepada Drs. H. Djadja Djahari, M.Pd (Ketua Umum) dan Drs. M. Ilyas, M.Ag (Sekretaris Umum) menggantikan Drs. H. M. Iding Bahruddin, M. MPd. serta Prof. Drs. H. O. Taufiqullah (Ketua Dewan Pembina) dan DR. Ing. H. Suparno Satira, DEA (Ketua Dewan Pakar).